Bamsoet Ingatkan Bahaya Adu Opini Politik Di Media Bagi Penyaluran Bansos

Jakarta - Di era banjir informasi seperti sekarang, setiap ucapan elite politik memiliki daya jangkau dan pengaruh yang masif. Menyadari hal ini, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, memberikan peringatan khusus mengenai dampak negatif dari "adu opini" yang kerap terjadi di media, baik tradisional maupun digital. Bamsoet menilai bahwa perdebatan publik yang tidak terkendali, apalagi jika menyangkut isu sensitif seperti program bantuan sosial (bansos), berpotensi menciptakan distraksi besar-besaran yang justru merugikan masyarakat.

Distraksi yang dimaksud dapat berupa menyebarnya informasi yang simpang siur, hoaks, atau narasi-narasi yang mempertanyakan integritas program bansos tanpa dasar yang jelas. Hal ini pada akhirnya dapat memicu kebingungan di tingkat penerima, menimbulkan keresahan sosial, dan bahkan menghambat proses verifikasi serta distribusi bantuan di lapangan. Bamsoet menegaskan, energi aparat pemerintah dan tenaga sosial yang seharusnya fokus pada kerja administrasi dan logistik, justru bisa terkuras untuk meluruskan berbagai misinformasi yang timbul.

Oleh karena itu, ia mendorong para elite politik untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam berkomunikasi di ruang publik. Setiap pernyataan harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat, serta disampaikan dengan tujuan membangun, bukan menjatuhkan. Bamsoet percaya bahwa politik dapat dijalankan dengan kompetisi ide yang sehat tanpa harus menciptakan kegaduhan yang justru merusak tatanan dan mengganggu program-program pemerintah yang bersifat mendesak.

Lebih jauh, Ketua MPR ini melihat bahwa budaya "adu opini" seringkali hanya memenuhi kepentingan jangka pendek kelompok tertentu, seperti mencari perhatian media atau mendongkrak popularitas. Namun, dampak jangka panjangnya terhadap kepercayaan publik pada institusi negara dan terhadap efektivitas program pemerintah bisa sangat merusak. Ia mengajak semua pihak untuk berpikir lebih visioner, dengan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap kata yang diucapkan di hadapan publik.

Dalam konteks penyaluran bansos, Bamsoet menekankan bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal utama. Kepercayaan bahwa bansos akan sampai, bahwa prosesnya adil, dan bahwa data penerima akurat, harus terus dipupuk. Adu opini yang negatif hanya akan menggerus kepercayaan ini, membuat masyarakat skeptis, dan pada akhirnya menyulitkan pemerintah sendiri dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program.

Sebagai pimpinan lembaga yang juga beranggotakan berbagai tokoh politik, Bamsoet berjanji untuk menginternalisasikan pesan ini dalam setiap forum di MPR. Ia akan mendorong agar anggota MPR dari berbagai fraksi dapat menjadi teladan dalam berkomunikasi politik yang santun, substantif, dan berorientasi pada solusi. Dengan demikian, MPR tidak hanya berbicara tentang persatuan, tetapi juga mempraktikkannya dalam setiap tindak-tanduk dan pernyataan para anggotanya.

Harapannya, etika komunikasi politik yang baik ini akan menular ke semua lini. Partai politik, organisasi masyarakat, dan bahkan influencer di media sosial diharapkan dapat mengambil spirit yang sama: untuk tidak mudah terprovokasi, selalu verifikasi sebelum menyebar informasi, dan mendahulukan kepentingan kolektif bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ini adalah bentuk pertahanan sosial yang diperlukan di era digital.

Pada intinya, Bamsoet ingin mengembalikan politik pada khittahnya sebagai seni mengelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Bagian dari seni itu adalah kemampuan mengelola komunikasi dengan bijak. Dengan mengurangi adu opini dan meningkatkan koordinasi nyata, diharapkan seluruh potensi bangsa dapat terkonsentrasi pada tujuan utama: memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal, terutama dalam menerima bantuan sosial di saat mereka paling membutuhkan.

Baca Juga: Lima Titik Pembalakan Liar Diduga Kaitkan Dengan Banjir Sumatera Disegel

---

Tag Distraksi Publik Etika Bermedia Fokus Pemerintah Hoaks Bansos Komunikasi Politik Media Pernyataan Politik