JAKARTA - Menyikapi tantangan di era digital, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara aktif mendorong percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh pemerintah daerah. Inisiatif ini merupakan implementasi nyata dari agenda besar percepatan pemerintahan digital yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa adaptasi teknologi merupakan sebuah keharusan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Beliau menyatakan bahwa pelayanan publik harus dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan melalui berbagai platform digital yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Berbagai inisiatif transformasi digital yang didorong oleh Kemendagri mencakup pengembangan sistem pelayanan terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan dari satu pintu, integrasi data kependudukan dan administrasi pemerintahan untuk menghilangkan duplikasi dan meningkatkan akurasi, pengembangan aplikasi mobile untuk pelayanan publik yang dapat diakses secara luas, serta implementasi dashboard digital untuk memantau kinerja pelayanan publik secara real-time.
Kemendagri menargetkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun ke depan, seluruh pemerintah daerah telah memiliki sistem pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi dengan baik. Transformasi digital ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga secara signifikan memperluas akses masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil, terhadap berbagai layanan pemerintahan yang esensial.