Pengawasan Ketat BAKN DPR RI Untuk Optimalisasi Program KUR

Jakarta, Indonesia – Optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi agenda prioritas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Untuk mencapainya, BAKN akan menerapkan pengawasan yang lebih ketat dan komprehensif terhadap seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga evaluasi hasil.

Pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif terhadap laporan realisasi, tetapi juga akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan mendengar keluhan langsung dari para pelaku UMKM penerima KUR. Pendekatan dari bawah (grassroot approach) ini dianggap penting untuk mendapatkan gambaran utuh tentang efektivitas program.

Aspek transparansi dalam penyaluran KUR menjadi salah satu titik perhatian. BAKN mendorong agar proses penilaian dan persetujuan kredit dapat berlangsung transparan sehingga dapat mengurangi potensi praktik pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan calon debitur.

Pengawasan juga akan menjangkau kinerja perbankan pelaksana dalam menyalurkan KUR, termasuk dalam hal penjaminan, suku bunga, dan treatment terhadap debitur yang mengalami kendala pembayaran.

BAKN menyadari bahwa program sebesar KUR rentan terhadap potensi penyimpangan. Oleh karena itu, mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif perlu dibangun dan disosialisasikan secara masif. Hal ini akan memungkinkan pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal tetapi juga oleh publik.

Kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat jenderal di kementerian terkait akan ditingkatkan untuk memastikan temuan-temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Sinergi antar lembaga pengawas ini diharapkan dapat menciptakan efek jera.

Di sisi lain, BAKN juga akan mengawal kebijakan-kebijakan penyesuaian yang diperlukan, seperti penurunan suku bunga atau relaksasi persyaratan untuk sektor-sektor tertentu yang terdampak krisis. Kebijakan yang fleksibel namun tetap accountable sangat dibutuhkan.

Dengan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, BAKN DPR RI berkeyakinan bahwa program KUR dapat dioptimalkan untuk menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong pemerataan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

Baca Juga: Pertamina Kerahkan SPBU Darurat Dan Mobil Tangki Untuk Dukung Operasi SAR Di Sumut-Aceh

---

Tag Akuntabilitas Keuangan Optimalisasi KUR Pengawasan BAKN Program Pemerintah UMKM