JAKARTA - Keputusan mengaktifkan kembali Adies Kadir sebagai pimpinan DPR RI menuai respons beragam dari berbagai kalangan politik dan masyarakat. Sejumlah fraksi di DPR menyatakan dukungan, sementara organisasi masyarakat dan pengamat politik menyampaikan kritik dan pertanyaan terkait keputusan tersebut.
Fraksi Partai Golkar sebagai partai asal Adies Kadir tentu saja menyambut baik keputusan ini. Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Prakosa, menyatakan bahwa kembalinya Adies Kadir akan memperkuat kinerja fraksinya di DPR. Menurutnya, pengalaman dan kapasitas Adies Kadir sangat dibutuhkan dalam berbagai pekerjaan parlemen.
Di sisi lain, sejumlah fraksi dari partai oposisi menyampaikan kritik. Mereka mempertanyakan timing dan dampak politik dari keputusan ini. Meskipun secara hukum dianggap sah, namun secara politis keputusan ini dinilai dapat mempengaruhi citra DPR di mata publik yang selama ini terus berusaha diperbaiki.
Organisasi masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti aspek akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Mereka meminta DPR untuk lebih terbuka dalam menjelaskan mekanisme dan pertimbangan detail yang melatarbelakangi keputusan ini, termasuk proses verifikasi yang dilakukan.
Di tingkat akar rumput, respons masyarakat juga terbelah. Sebagian memahami keputusan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional seseorang yang telah menyelesaikan proses hukum. Sebagian lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.
Pengamat politik dari LIPI, Prof. Dr. Siti Zuhro, menganalisis bahwa keputusan ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Dinamika politik di DPR seringkali tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan dan pertimbangan strategis, termasuk dalam menyikapi kasus-kasus yang melibatkan anggotanya.