Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) bekerja sama dengan organisasi masyarakat DPP Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) akan menyelenggarakan acara bertajuk Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil di Jakarta, pada hari Rabu (28/5). Forum ini akan menghadirkan sejumlah menteri atau wakil menteri serta para penerima manfaat dari program pemerintah yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti petani, buruh, siswa, penyandang disabilitas, hingga lansia. "Melalui acara ini, para pejabat negara akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan testimoni, kritik, dan gagasan mereka. Dan itu akan ditanggapi langsung oleh pejabat negara yang bersangkutan," ujar Ketua DPP Gempita, Alfonso FP dalam rilis pers pada hari Selasa. Alfonso menyatakan bahwa negara telah mengambil langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Namun, seberapa jauh program pemerintah dapat menyentuh kebutuhan hidup masyarakat? Apakah bantuan sosial dan program pemberdayaan sudah tepat sasaran? Saatnya masyarakat berbicara dan negara harus mendengarkan," tegas Alfonso. Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Isra Ramli menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan umpan balik yang konstruktif, agar pelaksanaan program di masa depan dapat lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. "Melalui berbagai bantuan pemerintah, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kemiskinan dapat kita tekan, bahkan dihilangkan," ungkap Isra. Ia menambahkan bahwa dimensi program pemerintah tidak hanya melindungi atau membantu masyarakat, tetapi juga memberdayakan. Contohnya, Program Makan Bergizi Gratis, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak-anak sekolah. Program MBG juga memberikan kesempatan yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat untuk beraktivitas di dapur. Pemerintah juga menyalurkan program bantuan sosial kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat serta Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat agar mereka dapat berdaya dan mandiri. Dalam enam bulan pertama kepemimpinan Prabowo, setidaknya telah dikeluarkan 28 kebijakan baru. Semua kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Isra menyatakan bahwa PCO merasa perlu untuk mendengarkan tanggapan masyarakat mengenai berbagai program atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Melalui PCO sebagai perwakilan pemerintah, berbagai umpan balik dari penerima manfaat akan menjadi bahan evaluasi bagi kementerian yang mengelola program.