Komisi X DPR Meminta Agar Akses Informasi Calon Peserta SPMB Dibuka

Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayanti, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Menurut Esti, transparansi sangat diperlukan untuk menghindari kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil SPMB.

Esti mengungkapkan bahwa sistem yang ada saat ini masih belum optimal, karena pendaftar hanya dapat melihat posisi atau status pendaftarannya sendiri. "Semua harus transparan. Siapa pun yang memiliki akun dapat mengakses posisi pendaftarannya. Urgensi transparansi ini sangat penting karena banyak yang mempertanyakan mengapa mereka tidak diterima," ujar Esti dalam keterangan tertulis di situs resmi DPR pada Ahad, 22 Juni 2025.

Oleh karena itu, Esti mendorong agar semua informasi mengenai calon peserta didik dapat diakses oleh setiap pendaftar. Dengan cara ini, masyarakat dapat memahami hasil seleksi dengan cara yang objektif.

"Seharusnya bisa melihat keseluruhan sehingga mengetahui secara rinci. 'Oh, saya tidak diterima karena jalur domisili lebih jauh dibandingkan yang diterima atau alasan lainnya'. Jadi, ada penjelasan yang jelas mengenai alasan anak tidak diterima di sekolah tersebut," ujar Esti.

Pimpinan Komisi Pendidikan dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa seluruh proses SPMB harus transparan, termasuk agar pendaftar dapat memeriksa dan memantau semua aspek yang ada. "Oleh karena itu, argumen juga tidak dapat dibantah karena semua hasilnya terlihat dan jelas," katanya.

Selanjutnya, Esti menyatakan bahwa ia telah melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan SPMB, khususnya di beberapa sekolah yang berada di daerah pemilihannya, yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mengklaim bahwa pelaksanaan SPMB di Yogyakarta berjalan relatif lancar. Esti menyebutkan bahwa ia hanya menemukan beberapa orang tua yang masih kesulitan dengan teknologi.

Meskipun demikian, Esti tetap membuka posko pengaduan SPMB untuk wilayah Yogyakarta. Posko ini, menurutnya, didirikan untuk menampung keluhan masyarakat jika ada masalah selama proses SPMB berlangsung.

"Di Yogyakarta, pejabat tidak bisa titip karena semuanya transparan. Namun, saya berinisiatif untuk membuka posko pengaduan untuk DIY, jika ada masalah yang muncul, masyarakat bisa melaporkan ke posko kami," klaim Esti.

Esti kemudian meminta pemerintah melalui kementerian dan dinas terkait untuk hadir secara adil dengan melakukan pengawasan yang konkret dalam proses awal penerimaan siswa baru ini.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam pelaksanaan SPMB. "Jangan sampai karena masalah sistem, anak-anak dan masyarakat yang dirugikan," ujar Esti.

Dalam kesempatan yang berbeda, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat juga menegaskan pentingnya mengedepankan transparansi dalam pelaksanaan SPMB. Secara khusus, ia menekankan perlunya kewaspadaan terhadap praktik percaloan yang sering muncul setiap kali momentum SPMB.

Dia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan praktik percaloan dalam pelaksanaan SPMB 2025. Ia menjelaskan bahwa peraturan menteri yang berkaitan dengan SPMB sudah jelas, terutama mengenai pentingnya transparansi dan integritas. Dengan demikian, diharapkan orang tua tidak mudah percaya pada informasi atau tawaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Jika ada pelanggaran atau indikasi pelanggaran, segera laporkan. Kami akan mengambil tindakan tegas, dan kami pastikan tidak ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 Juni 2025.

Tag: Atip Latipulhayat Calon Peserta SPMB Komisi X DPR