Dinas Pendidikan Kota Madiun Siap Untuk Melaksanakan SPMB 2025

Selanjutnya, ia menyatakan bahwa kesejahteraan guru telah menjadi topik diskusi di Komisi X, mencakup guru honorer non-sertifikasi, honorer yang telah bersertifikat, serta tenaga pengajar PPPK dan ASN. Intinya, anggota dewan dan pemerintah berupaya menghindari adanya disparitas yang signifikan. Revisi UU Sisdiknas merupakan produk legislasi yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Perubahan ini berkaitan dengan penyesuaian terhadap beberapa UU lain yang mengatur bidang pendidikan. Penyesuaian tersebut mencakup UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. "Ini adalah catatan penting kami di Komisi X, kami tidak ingin guru-guru kita saat ini hanya menerima gaji Rp200 ribu setiap bulan. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan hal ini, bahkan jika perlu dimasukkan ke dalam salah satu pasal dalam revisi ini," tutupnya.

Selanjutnya, ia menyatakan bahwa kesejahteraan guru telah menjadi topik diskusi di Komisi X, mencakup guru honorer non-sertifikasi, honorer yang telah bersertifikat, serta tenaga pengajar PPPK dan ASN. Intinya, anggota dewan dan pemerintah berupaya menghindari adanya disparitas yang signifikan. Revisi UU Sisdiknas merupakan produk legislasi yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Perubahan ini berkaitan dengan penyesuaian terhadap beberapa UU lain yang mengatur bidang pendidikan. Penyesuaian tersebut mencakup UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. "Ini adalah catatan penting kami di Komisi X, kami tidak ingin guru-guru kita saat ini hanya menerima gaji Rp200 ribu setiap bulan. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan hal ini, bahkan jika perlu dimasukkan ke dalam salah satu pasal dalam revisi ini," tutupnya.

Tag: Dinas Pendidikan Kota Madiun SPMB 2025 UU Nomor 14 Tahun 2005 UU Nomor 23 Tahun 2014