Foto: MPR

Waka MPR Mendorong Segera Dilakukannya Evaluasi Terhadap Perencanaan Anggaran Pendidikan

Sabtu, 07 Sep 2024

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya evaluasi terhadap perencanaan anggaran pendidikan. Hal ini bertujuan agar alokasi dana yang telah ditetapkan oleh negara dapat memenuhi kebutuhan sektor pendidikan di Indonesia. "Kami mengamati bahwa permasalahan muncul karena perencanaan anggaran tidak dijadikan pedoman, sehingga pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU APBN. Kami percaya terdapat masalah dalam analisis kebutuhan di sektor pendidikan kita," ungkap Lestari Moerdijat, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi kelompok terpumpun dengan tema 'Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan' yang diselenggarakan oleh Komisi X DPR RI di Jakarta pada hari Sabtu, 7 September.

Dalam perbincangan tersebut, Lestari menyatakan bahwa selama ini ketentuan undang-undang yang mengharuskan alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan tidak dilaksanakan secara optimal, dan distribusi anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. 

Lebih lanjut, Lestari menekankan pentingnya pengawasan terhadap realisasi anggaran pendidikan yang harus dilakukan secara konsisten hingga ke tingkat paling bawah. Dengan cara ini, efektivitas penggunaan anggaran yang terbatas dapat dimaksimalkan dengan lebih baik.

Anggota Komisi X DPR RI tersebut menyoroti bahwa sering kali terdapat praktik pemanfaatan anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi anggaran pendidikan di daerah agar dapat memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing daerah.

Lestari juga mengharapkan agar pengawasan terhadap setiap alokasi anggaran menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk setiap anak bangsa.

Sebagai tambahan, diskusi ini dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, serta Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI, Suharti.


Tag:



Berikan komentar
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.