Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya dapat dilakukan melalui program-program, melainkan harus dimulai dengan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah secara akurat. Pernyataan ini disampaikan Lestari saat membuka Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI yang bertema Penguatan Pemimpin Perempuan: Feminisme Pancasila untuk Kepemimpinan Pro Keadilan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada hari Selasa. Dalam keterangannya di Jakarta, Lestari menyatakan bahwa banyak program sering kali gagal dalam menyelesaikan masalah karena tidak didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap akar permasalahan yang dihadapi perempuan, terutama di daerah seperti NTT. "Seringkali, berbagai masalah tidak dapat diatasi hanya dengan menerapkan sejumlah program karena kita tidak mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dengan tepat," ungkap Lestari. Ia juga menyoroti bahwa perempuan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan struktural dan kultural, seperti beban ganda, tekanan budaya, trauma masa lalu, ketidaksetaraan, perdagangan manusia, dan kekerasan. Jika tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat menghambat pembangunan. Lestari mencatat bahwa sekitar 60 persen rumah tangga miskin di Indonesia dipimpin oleh perempuan, dan kemiskinan tersebut disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, ia mendorong para pemangku kebijakan di daerah untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan mendukung perempuan. Lestari juga mengajak para perempuan yang memiliki akses ke otoritas untuk membangun kerjasama antar sektor dalam rangka memperkuat kapasitas dan kepemimpinan perempuan.