Dosen Guru Besar UGM Mengajukan Pertanyaan Mengenai Prioritas Pemerintah Terhadap Sektor Pendidikan Terkait Tukin

Guru besar manajemen kebijakan publik UGM, Wahyudi Kumorotomo, mengungkapkan keprihatinannya mengenai tunjangan kinerja (tukin) dosen yang belum juga disalurkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Ia menilai bahwa pemerintah tidak menunjukkan komitmen yang jelas terhadap pendidikan dan kesejahteraan para dosen.

“Prioritas pemerintah saat ini sangat membingungkan. Program MBG yang direncanakan pemerintah sudah mulai dilaksanakan. Kementerian Kehutanan berencana membuka jutaan hektare lahan untuk pertanian, sementara banyak menteri dalam kabinet ini yang mengeluhkan bahwa anggaran mereka masih kurang,” ungkap Wahyudi dalam pernyataan resminya pada Ahad, 19 Januari 2025, yang dikutip dari situs resmi UGM.

Menurut Wahyudi, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 447/P/2024 telah menguraikan rencana pemberian tunjangan kinerja (tukin). Namun, ia merasa prihatin karena alokasi tersebut belum tercantum dalam anggaran pemerintah.

Ia mengharapkan agar pemerintah lebih menekankan prioritasnya pada sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kami sangat menyayangkan bahwa perhatian pemerintah dan pembuat kebijakan semakin berkurang. Pendidikan yang menjadi penentu daya saing bangsa semakin diabaikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan bahwa pembahasan mengenai tunjangan kinerja (Tukin) untuk dosen ASN saat ini telah mencapai tahap diskusi intensif antar kementerian. Satryo menambahkan bahwa Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan terhadap anggaran Tukin yang telah tertunda selama lima tahun.

Prinsip dari Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan terhadap perhitungan yang kami ajukan, dan diharapkan dalam waktu dekat Menteri Keuangan akan memberikan persetujuan resmi," ungkap Satryo dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 IDN Times yang berlangsung di Menara Global, Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 Januari 2025.

Di sisi lain, Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) saat ini aktif memperjuangkan hak Tunjangan Kinerja (Tukin) mereka. Ketua ADAKSI, Anggun Gunawan, menyatakan bahwa mereka berencana untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Kemendiktisaintek tidak segera memberikan kejelasan mengenai pencairan Tukin pada tahun 2025 ini.

"Opsi ini sedang dalam kajian tim hukum kami," jelas Anggun dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 14 Januari 2025.

Anggun menambahkan bahwa ADAKSI juga memberikan ultimatum kepada Kemendiktisaintek jika tidak segera memberikan kepastian. Ultimatum tersebut mencakup rencana dosen ASN untuk melakukan aksi mogok mengajar.

Rencana mogok mengajar dan pengajuan gugatan kepada PTUN ini, menurutnya, menjadi topik serius yang dibahas di internal ADAKSI setelah hampir lima tahun tidak mendapatkan kejelasan mengenai pencairan Tukin.

Tag: Kemendiktisaintek Sektor Pendidikan