Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa situasi di Papua terpantau relatif aman selama proses kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini dapat dicapai berkat kerjasama yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat. “Laporan dari pihak keamanan menunjukkan bahwa situasi tetap aman selama tahapan kampanye, berkat sinergi dengan elemen masyarakat serta dukungan pengamanan dari berbagai pihak terkait,” ungkap Ace Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu. Meskipun demikian, Ace Hasan menekankan pentingnya kewaspadaan yang tinggi di wilayah Papua, mengingat adanya potensi gangguan dari kelompok radikal serta ancaman terhadap integritas pemilu. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya peringatan Papua Merdeka yang akan berlangsung pada bulan Desember. “Papua merupakan salah satu daerah yang rawan, namun saat ini masih dapat dikelola dengan baik,” kata Ace. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pengukuran dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, kondisi ketahanan nasional menjelang Pilkada 2024 berada dalam kategori yang cukup tangguh. Indeks Ketahanan Nasional pada aspek politik menunjukkan ketahanan yang relatif lemah. Dari 14 variabel yang dianalisis dalam aspek politik, terdapat 9 variabel yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Variabel-variabel tersebut mencakup kapasitas pemerintah, hubungan antara pusat dan daerah, fungsi pengawasan, kepastian hukum, sistem kepartaian dan kapasitas partai, media massa, serta organisasi masyarakat dan pemuda. Menurut pengukuran yang dilakukan oleh Lemhannas, variabel kapasitas pemerintah mendapatkan nilai 1,8; hubungan pusat dan daerah 1,94; fungsi pengawasan 2,33; dan kepastian hukum 2,1. "Kondisi ini dapat berkembang menjadi lebih tangguh atau sebaliknya, menjadi rentan, jika tantangan yang dihadapi dalam pilkada tidak terdeteksi, diantisipasi, dan dicegah sejak dini," ungkap Ace Hasan. Ace Hasan juga menyoroti bahwa ancaman keamanan siber tetap menjadi isu penting dalam menjaga keamanan data selama pelaksanaan Pilkada 2024. Pemerintah, melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), telah meningkatkan upaya mitigasi dengan membentuk satuan tugas yang bertanggung jawab untuk mengamankan data dan memantau ancaman siber. "Namun, sangat penting untuk melakukan audit dan pembaruan sistem keamanan guna mencegah potensi kebocoran data di masa mendatang," tambahnya.