Menteri Agama Nasaruddin Umar telah memperkenalkan Asta Protas, yang terdiri dari delapan program prioritas sebagai langkah nyata untuk mencapai Asta Cita serta mendukung 17 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Asta Protas ini mencakup delapan program utama, yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan berkontribusi dalam penyelesaian Asta Cita serta 17 program prioritas yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden," ungkap Menag di Jakarta pada hari Kamis. Delapan program prioritas yang diusung oleh Kemenag meliputi peningkatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, penguatan ekoteologi, layanan keagamaan yang berdampak, serta mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi. Selanjutnya, terdapat juga pemberdayaan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, keberhasilan dalam pelaksanaan ibadah haji, dan yang terakhir adalah digitalisasi dalam tata kelola. Pertama, mengenai peningkatan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Terdapat beberapa langkah penting yang akan diambil, di antaranya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kerukunan, memperkuat moderasi beragama, serta mengembangkan dan mengintegrasikan kurikulum yang berbasis pada cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan. "Regulasi mengenai kerukunan antarumat beragama akan kita perkuat, termasuk memperkuat peran KUA dalam mendeteksi secara dini potensi konflik yang berkaitan dengan agama," ungkap Menteri Agama. Kedua, penguatan aspek ekologi. Krisis iklim merupakan isu yang bersifat global. Indonesia harus menjadi pelopor dalam upaya pelestarian lingkungan. Langkah ini harus dimulai dari pemahaman dan kesadaran keagamaan mengenai pentingnya menjaga bumi. Agama memiliki banyak nilai yang mendukung pelestarian lingkungan. Dalam Islam terdapat konsep khilafah yang harus dipahami sebagai tanggung jawab manusia untuk menjaga alam. Dalam Hindu, terdapat ajaran Tri Hita Karana, dan dalam Katolik terdapat konsep Laudato Si'. Ketiga, layanan keagamaan yang memberikan dampak. Kementerian Agama harus hadir dalam setiap permasalahan keagamaan yang dihadapi umat. Relevansi program sangat penting agar dampak yang dirasakan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Langkah-langkah ini akan dilakukan melalui penguatan Bimbingan Perkawinan, Pengarusutamaan Keluarga Maslahat, serta pembangunan KUA yang inklusif dan ramah. Kita juga akan memperkuat layanan keagamaan di daerah 3T, ujar Menteri Agama. Selanjutnya, kami berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi. Tugas Kementerian Agama adalah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami bersyukur bahwa lembaga pendidikan agama dan keagamaan semakin kompetitif. "Di masa mendatang, kami akan mengembangkan lembaga-lembaga tersebut agar lebih unggul, terintegrasi dalam sistem, terdigitalisasi, relevan, serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai serta inklusif," tambah Menteri Agama. Kita juga akan menyelesaikan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru yang sedang menjabat, insya Allah dalam dua tahun ke depan. Dengan adanya sertifikasi bagi guru, diharapkan profesionalisme mereka akan meningkat. Kesejahteraan juga dapat ditingkatkan melalui tunjangan profesi, ujar Menteri Agama. Selanjutnya, pemberdayaan pesantren. Pesantren telah memberikan kontribusi yang signifikan sejak sebelum Indonesia merdeka. Pengesahan Undang-Undang Pesantren menjadi momen penting untuk pengakuan dan afirmasi. "Kementerian Agama berkomitmen untuk mengembangkan pesantren sebagai tempat pembelajaran yang aman, ramah anak, dan inklusif," tambah Menteri Agama. Kemudian, pemberdayaan ekonomi umat. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dan peduli. Oleh karena itu, potensi dana sosial keagamaan di Indonesia mencapai ratusan triliun. Sebagai contoh, potensi zakat mencapai Rp327 triliun, namun yang berhasil dihimpun baru sekitar Rp41 triliun. "Kami akan memperkuat tata kelola untuk mengoptimalkan peran dana sosial keagamaan," jelas Menteri Agama. Selanjutnya, keberhasilan haji. Haji tahun 2025 kemungkinan akan menjadi haji terakhir yang dikelola oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama harus memberikan warisan terbaik. "Kami berupaya agar jamaah dapat tersenyum di awal, saat persiapan, tersenyum di tengah saat menjalankan ibadah haji, dan tersenyum di akhir setelah menunaikan ibadah haji. Semoga semua mabrur," ungkap Menteri Agama. Terakhir, digitalisasi tata kelola. Digitalisasi merupakan kunci untuk layanan keagamaan yang terjangkau, mudah, efisien, dan transparan. "Kami ingin digitalisasi diterapkan di semua layanan. Berbagai informasi akan disajikan dalam satu platform data," tutup Menteri Agama.