Ketua PDIP Menyatakan Bahwa PPN Sebesar 12 Persen Mendukung Program Yang Diusung Oleh Presiden Prabowo

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 bertujuan untuk mendukung berbagai program strategis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan bahwa program-program strategis Presiden Prabowo sejalan dengan agenda PDI Perjuangan yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan program kesehatan yang inklusif.

"Karena itu, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan memastikan keberhasilan Program Quick Win melalui dukungan terhadap APBN 2025," ungkap Said Abdullah dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada hari Selasa.

Said Abdullah menambahkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen akan mendukung berbagai program, terutama yang dibiayai oleh APBN. Program-program tersebut mencakup penyediaan makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit yang lengkap di daerah, pemeriksaan penyakit menular seperti TBC, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan terintegrasi, serta pembentukan lumbung pangan di tingkat nasional, daerah, dan desa.

Ia juga telah mengingatkan publik agar pemerintah melakukan mitigasi risiko terkait dampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, terutama bagi rumah tangga miskin dan kelas menengah.

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya memperluas jumlah penerima manfaat perlinsos, tidak hanya untuk rumah tangga miskin, tetapi juga untuk mereka yang hampir miskin atau rentan miskin, serta memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.

Subsidi bahan bakar minyak, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin sebaiknya diperluas hingga mencakup rumah tangga menengah. Termasuk di dalamnya, ojek online seharusnya tetap mendapatkan alokasi pengisian BBM bersubsidi, bahkan jika perlu menjangkau kelompok menengah bawah, ungkapnya.

Selanjutnya, ia menekankan pentingnya perluasan subsidi untuk transportasi umum yang berfungsi sebagai moda transportasi massal di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar yang memiliki sistem transportasi massal. Selain itu, subsidi juga perlu diberikan untuk perumahan bagi kelas menengah bawah, seperti tipe rumah 45 ke bawah dan rumah susun.

"Bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi harus diperkuat agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, terutama siswa berprestasi dari keluarga miskin hingga menengah," tambahnya.

Dia juga meminta pemerintah untuk melaksanakan operasi pasar secara rutin, setidaknya setiap dua bulan, guna memastikan inflasi tetap terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau. Selain itu, ia meminta pemerintah untuk memastikan penggunaan barang dan jasa dari UMKM di lingkungan pemerintah dengan cara meningkatkan belanja barang dan jasa pemerintah dari minimal 40 persen menjadi 50 persen.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah dan yang terdampak, untuk membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan kompetitif. "Kami berharap program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen pada tahun 2025 dari posisi saat ini yang sebesar 0,83 persen, serta penurunan angka stunting di bawah 15 persen dari posisi saat ini yang mencapai 21 persen," tutupnya.

Tag: Ketua PDIP Pajak Pertambahan Nilai Prabowo Subianto